Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara - Hans Kelsen

Judul	:	TEORI UMUM TENTANG HUKUM DAN NEGARA
Pengarang	:	Hans Kelsen
Penerbit	:	Nusamedia
ISBN	:	979-24-56023-6
Cet/ Edisi	:	Cet 7
Tahun Terbit	:	2011
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	xxviii + 656 hlm
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15,5 x 24 cm
Berat	:	950 Gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp. 99.000	diskon 15%
Bayar	:	Rp. 84.150
Stock	:	1

TEORI UMUM TENTANG HUKUM DAN NEGARA

Pengarang : Hans Kelsen

Penerbit : Nusamedia

BAGMAN 1. HUKUM

Nomostatis

1. KONSEP HUKUM
2. HUKUM DAN KEADILAN
3. Perbuatan Manusia sebagai Objek Peraturan
4. Definisi hukum dari sudut keilmuan dan politik
5. Konsep Hukum dan Ide Keadilan
6. Keadilan sebagai pertimbangan nitai yang bersifat subjektif
7. Hukum Alam
8. Dualisme antara Hokum Positif dan Hokum Alam
9. Keadilan dan Perdamaian
10. Keadilan dan Legalities
11. KRITERIA HUKUM (HOKUM SEBAGAI TEKNIK SOSIAL SPESIFIK)
12. Motivasi Langsung dan Motivasi Tidak Langsung
13. Sanksi Transendental dan Sanksi Sosial
14. Hukuman dan Ganjaran
15. Hukum sebagai Peraturan yang Memaksa
16. Hukum, Moralitas dan Agama
17. Monopoli Penggunaan Paksaan
18. Hokum dan Perdamaian
19. Paksaan Psikis
20. Motif Perbuatan Berdasarkan Hukum
21. Beberapa Argumen terhadap Definisi Hukum sebagai Peraturan yang Memaksa
22. VALIDITAS DAN EFEKTIVITAS
23. “Norma”
24. Norma Umum dan Norma Khusus
25. Norma Bersyarat dan Norma Tidak Bersyarat
26. Norma dan Tindakan
27. Efektivitas sebagai Kesesuaian Perbuatan dengan Norma

f Perbuatan yang “bertentangan” dengan Norma

1. Efektivitas sebagai Kondisi dari Validitas
2. Bidang Validitas Norma
3. Hukum yang Berlaku Surut dan Ketidaktahuan Hukum
4. NORMA HUKUM
5. Norma Hukum dan Peraturan Hukum dalam Pengertian Deskriptif
6. Peraturan Hukum dan Hokum Alam
7. Norma Hukum sebagai Standar Penilaian

CATATAN-CATATAN

1. SANKSI

III. DELIK

A.”MALA IN SE” DAN “MALA PROHIBITA”

1. DELIK SEBAGAI KONDISI PEMBERIAN SANKSI
2. DELIK SEBAGA1 PERBUATAN YANG PELAKUNYA D1ANCAM DENGAN SANKSI
3. PENGIDENTIKAN PENJAHAT DENGAN ANGGOTA KELOMPOKNYA
4. DEL1K YANG DILAKUKAN OLEH BADAN HUKUM –

CATATAN-CATATAN

1. KEWAJIBAN HUKUM
2. KEWAJIBAN DAN NORMA
3. KEWAJIBAN DAN “KEHARUSAN”
4. NORMA SEKUNDER
5. MEMATUHI DAN MENERAPKAN NORMA HUKUM
6. PERBEDAAN ANTARA KEWAJIBAN DAN KEWAJIBAN SEKUNDER VERSI AUSTIN

CATATAN-CATATAN

1. TANGUNG JAWAB HUKUM
2. KESALAHAN DAN TANGGUNG JAWAB ABSOLUT
3. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB;TANGGUNG JAWAB INDIVIDU DAN KELOMPOK
4. KONSEP KEWAJIBAN DAM AUSTIN
5. Tidak Ada Perbedaan antara Kewajiban dan Tanggung Jawab
6. Kewajiban Hukum Bukan lkatan Psikologis
7. Kewajiban sebagai Perasaan Takut terhadap Sanksi
8. Konsep Psikologis tentang Kewajiban dan llmu Hukum Analitik

CATATAN KAKI

1. HAK HUKUM
2. HAK DAN KEWAJIBAN
3. KELELUASAAN
4. HAK HUKUM DALAM MARTI SEMPIT
5. Hak lebih dari Sekedar Pasangan dari Suatu Kewajiban
6. Hukum dan Hak
7. Hak sebagai Kehendak yang Diakui atau Kepentingan yang Dilindungi
8. Hak sebagai Kemungkinan Hukum uhtuk Menggerakkan Sanksi
9. Hak dan Wakil
10. HAK SEBAGAI TEKNIK HUKUM YANG SPESIFIK
11. HAK MUTLAK DAN HAK RELATIF
12. HAK SEBAGAI PERAN SERTA DALAM PEMBUATAN HUKUM
13. HAK PERDATA DAN HAK POLITIC

CATATAN KAKI

VII KECAKAPAN (KAPASITAS HUKUM)

VIII.TUDUHAN (KETERTUDUHAN)

1. SUBJEK HUKUM
2. SUBSTANSI DAN KUALITAS
3. SUBJEK HOKUM BERSIFAT FISIK
4. Pribadi Fisik dan Manusia
5. Pribadi Fisik: Badan Hukum
6. PRIBADI HUKUM
7. Korporasi
8. Hak dan kewajiban Badan Hukum sebagai Hak dan Kewajiban Manusia
9. Anggaran Dasar Korporasi (peraturan dan komunitass)
10. Organ 1Comunitas
11. Hubungan dengan Peraturan
12. Badan Hukum sebagai Personifikasi Peraturan
13. Pembebanan Kewajiban dan Pemberian Wewenang kepada Badan Hukum
14. Konsep Badan Hukum sebagai Konsep Bantu
15. Hak dan Kewajiban dalam Hukum: Hak dan Kewajiban Kolektif dari Oraag-orang
16. Delik Perdata Suatu Badan Hukum
17. Delik Pidana Suatu Badan Hukum
18. Badan Hukum dan Perwakilan

m.Badan Hukum sebagai Entita/Organisme Nyata

1. Korporasi sebagai “Kumpulan Manusia”

CATATAN-CATATAN

Nomodinamis

1. TATANAN HUKUM
2. KESATUAN TATANAN HUKUM
3. Dasar Validitas: Norma Dasar
4. Sistem Norma Statis
5. Sistem Norma Dinamis
6. HUKUM SEBAGAI SISTER NEGARA YANG DINAMIS
7. Positivisme Hukum
8. Hukum Kebiasaan dan Hukum Statuta
9. NORMA DASAR SUATU TATANAN HUKUM
10. Norma Dasar dan Konstitusi
11. Fungsi Spesifik Norma Dasar
12. Prinsip Legitimasi
13. Perubahan Norma Dasar
14. Prinsip Efektivitas

f “Desuetude”

1. “Keharusan” dan “Kenyataan”
2. Hukum dan Kekuasaan (Hak dan Kekuatan)
3. Prinsip Efektivitas sebagai Norma Hukum Positif (Hukum Internasional dan Hukum Nasional)
4. Validitas Gan Efektivitas
5. KONSEP HUKUM YANG STATIS DAN YANG DINAMIS

1. TATA URUTAN NORMA,NORMA
2. NORMA YANG LEBIH TINGED DAN NORMA YANG LEBIH RENDAH
3. TATA URUTAN TATANAN HUKUM YANG BERBEDA-BEDA
4. Konstitusi
5. Norma Umum yang Dibuat atas Dasar Konstitusi: Statuta, Hukum Kebiasaan
6. Hokum Material (Substantif) clan Hokum Acara (Formal)
7. Penentuan Organ Penegak Hukum oleh Norma Umum
8. Peraturan (Ordonansi)

f Sumber Hukum

1. Pembentukan Hukum clan Penerapan Hokum
2. Norma Khusus yang Dibentuk atas Dasar Norma Umum
3. TRANSAKSI HUKUM (TINDAKAN HOKUM)
4. Transaksi Hukum sebagai Tinclakan Membentuk dan Menerapkan Hukum
5. Perjanjian
6. HAKIKAT HOKUM KONSTITUSI
7. HUBUNGAN ANTARA TINDAKAN PENGADILAN DENGAN NORMA YANG LEBIH DULL ADA YANG DITERAPICAN OLEH TINDAKAN PENGADILAN
8. Penentuan Tindakan Pengadilan oleh Hukum Acara
9. Penentuan Tindakan Pengadilan oleo Hukum Substantif
10. Kebebasan Pengadilan (Hakim sebagai Pembuat Undang­Undang)

E KESENIANGAN HUKUM

1. Ide “Kesenjangan”: Sebuah Fiksi
2. Maksud dari Fiksi Kesenjangan
3. NORMA UMUM YANG DILAHIRKAN LEH TINDAKAN PENGADILAN
4. Yurisprudensi
5. “Semua Hokum adalah Hukum Buatan-Hakim”
6. Doktrin J.C. Gray
7. Tiada Keputusan Pengadilan tanpa Hukum yang Telah Ada Lebih Dulu
8. Hanya Hukum yang Bisa Menjadi “Sumter” Hokum
9. KONFLIK ANTAR NORMA BARI TINGKATAN YANG BERBEDA
10. Kesesuaian atau Ketidaksesuaian antara Keputusan Pengadilan dengan Norma Umum yang Harus Diterapkan oleh Keputusan Tersebut
11. Kesesuaian atau Ketidaksesuaian antara Undang-Undang dengan Konstitusi (Undang-Undang yang Tidak Konstitusional)
12. Jaminan-jaminan Konstitusi
13. Res Judicata (Kekuatan Hukum)
14. Pembatalan dan Keterbatalan
15. Tidak ada Pertentangan antara Norma yang Lebih Rendah dengan Norma yang Lebih Tinggi

CATATAN KAKI:

XII ILMU HUKUM NORMATIF DAN SOSIOLOGIS

1. ILMU HOKUM SOCIOLOGIC BUKAN SATU-SATUNYA ILMU HOKUM
2. ILMU HOKUM NORMATIF SEBAGAI ILMU HOKUM EMPIRIC DAN ESKRIPTIF
3. PREDIKSI TENTANG FUNGSI HUKUM
4. Perbedaan antara “Hukum Manusia” dan Hukum Alam dari T H. Huxley
5. Konsep Ilmu Hukum sebagai Ramadan dari 0.W. Holmes dan B.N. Cardozo
6. PENGERTIAN SPESIFIK PERBUATAN HOKUM
7. TIDAK ADA PREDIKSI TENTANG FUNGI LEGISLATIF
8. HOKUM BUKAN SISTER DOCTRINE (TEOREMA)
9. PERBEDAAN ANTARA PERNYATAAN ILMU HOKUM NORMATIF DENGAN PERNYATAAN ILMU HUKUM SOSIOLOGIS
10. UNSUR-UNSUR SOSIOLOGIS DALAM ILMU HOKUM ANALITIS DART AUSTIN
11. KETERAMALAN FUNGI HUKUM DAN EFEKTIVITAS TATANAN HOKUM
12. KETIDAKTEPATAN KEADAAN-KEADAAN INDIVIDUAL
13. SOSIOLOGIS HUKUM DAN SOSIOLOGI PERADILAN
14. ILMU HUKUM SOSIOLOGIS MENSYARATICAN KONSEP HUKUM NORMATIF
15. Perbedaan antara Tindakan Legal dan Tindakan Illegal
16. Definisi Sosiologi Hokum dari Max Weber
17. Kekuasaan Hukum dan Kekuasaan de Facto
18. OBYEK SOSIOLOGIS HUKUM: PERBUATAN YANG DITENTUKAN OLEH TATANAN HUKUM

CATATAN-CATATAN:

BAGLAN 2. NEGARA

1. HUKUM DAN NEGARA
2. NEGARA: ENTITIES NYATA (SOSIOLOGIS) TAU ENTITIES HUKUM
3. Negara sebagai Personifikasi dari Tatanan Hokum Nasional
4. Negara sebagai Tatanan Hukum dan Komunitas yang Dibentuk oleh Tatanan Hukum tersebut
5. Negara sebagai Kesatuan Sosiologis
6. Kesatuan sosial yang dibentuk oleo interaksi

2.Kesatuan sosial yang dibentuk oleh kehendak atau kepentingan bersama

3. Negara sebagai Organisms
4. Negara sebagai Dominasi
5. Konsep Hokum tentang Negara clan Sosiologi Negara
6. Perbuatan Manusia yang Diarahkan kepada Tatanan Hukum
7. Karakter Normatif dari Negara
8. Negara sebagai Organisms Masyarakat Politik (Negara sebagai Kekuasaan)

f Masalah Negara sebagai Masalah “Tuduhan”

1. ORGAN NEGARA
2. Konsep tentang Organ Negara
3. Konsep Formal Gan Material tentang Negara
4. Pembentukan Organ Negara
5. Organ Tunggal clan Organ Campuran
6. Prosedur
7. NEGARA SEBAGAI SUBYEK HAK DAN KEWAJIBAN
8. Pembebanan Kewajiban Sendiri dari Negara
9. Kewajiban Negara (Delik yang dilakukan Negara)
10. Hak Negara
11. Hak terhadap Negara
12. HOKUM PRIVAT DAN HUKUM PUBLIK
13. Teori Tradisional: Negara clan Orang Perseorangan
14. Negara sebagai Subyek hukum Privat
15. Kedudukan Lebih Tinggi Gan Lebih Rend
16. Otonomi clan Heteronomi (Hukum Privat clan Hokum Tata Usaha Negara)
17. Hukum Keluarga; Hokum Internasional
18. Kepentingan Publik clan Privat (Hukum Perdata clan Hokum Pidana)

CATATAN-CATATAN

1. UNSUR-UNSUR NEGARA
2. TERITORIAL NEGARA
3. Teritorial Negara sebagai Bidang Validitas Teritorial dari Tatanan Hukum Nasional)
4. Pernbatasan Wilayah Keberlakuan Tatanan Hukum Nasional oleh Tatanan Hukum Internasional
5. Teritorial Negara dalam Pengertian Sempit clan Luas
6. “Ketidaktembusan” Negara
7. Batas-Batas Teritorial Negara (Perubahan Status Teritorial)
8. Teritorial Negara sebagai Ruang Berdimensi Tiga
9. Hubungan antara Negara dan Teritorialnya
10. WAKTU SEBAGAI UNSUR NEGARA
11. Waktu Keberlakuan Tatanan Hukum Nasianal
12. Lahir dan Matinya Negara
13. Pengakuan
14. Pergantian Negara
15. Perhambaan Negara (State Servitudes)
16. RAKYAT DART SUATU NEGARA
17. Rakyat suatu Negara sebagai Bidang Validitas Personal dari Tatanan Hukum Nasional
18. Pembatasan Bidang Validitas Personal dari Tatanan Hukum Nasional oleh Tatanan Hukum International
19. Teritorial Negara Asing; Perlindungan Warga Asing
20. Kewarganegaraan (Kebangsaan)
21. COMPETES NEGARA SEBAGAI BIDANG VALIDITIES MATERIAL DART TATANAN HOKUM NASIONAL
22. KONFLIK HUKUM

F HAK DAN KEWAJIBAN FUNDAMENTAL NEGARA

1. Doktrin Hukum Alam yang Diterapkan pada Hubungan antar Negara
2. Persamaan Derajat dari Negara-Negara
3. KEKUASAAN NEGARA
4. Kekuasaan Negara sebagai Validitas dan Efektivitas Tatanan Hukum Nasional
5. Kekuasaan atau Fungsi Negara: Legislatif dan Eksekutif
6. Kekuasaan Legislatif
7. Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif
8. Konstitusi
9. Konsep Politik tentang Konstitusi
10. Konstitusi yang Kaku dan Lentur
11. Isi Konstitusi

CATATAN-CATATAN

III. PEMISAHAN KEKUASAAN

1. KONSEP “PEMISAHAN KEKUASAAN
2. PEMISAHAN KEKUASAAN LEGISLATIF BARI KEKUASAAN EKSEKUTIF
3. Prioritas Organ Legisratif
4. Fungsi Legislatif Pimpinan Departemen Pemerintah
5. Fungsi Legislatif Pengadilan
6. BUKAN PEMISAHAN MELAINKAN DISTRIBUTE KEKUASAAN
7. PEMISAHAN KEKUASAAN YUDIKATIF BARI KEKUASAAN EKSEKUTIF
8. Hakekat dari Fungsi Yudikatif
9. Fungsi Yudikatif Organ Kekuasaan Eksekutif
10. Kebebasan Hakim
11. Fungsi Administratif yang Khas: Tindakan Administratif
12. Pemerintah di bawah Pengawasan Pengadilan
13. Hubungan Erat antara Fungsi Administratif dengan Fungsi Yudikatif
14. Prosedur Administrasi (Hukum Acara Tata Usaha Negara)
15. TINDAKAN PAKSA DART ORGAN-ORGAN ADMINISTRATIF –
16. E ADMINISTRATE LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
17. PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH OLEH PENGADILAN BIASA ATAU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
18. PENGAWASAN LEGISLATIF OLEH PENGADILAN
19. PERANAN SEJARAH “PEMISAHAN KEKUASAAN
20. PEMISAHAN KEKUASAAN DAN DEMOKRASI

CATATAN-CATATAN

1. BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN: DEMOKRASI DAN OTOKRASI
2. PENGELOMPOKAN CONSTITUTE
3. Monarki dan Republik
4. Demokasi dan Otokrasi
5. DEMOKRASI
6. Ide Kebebasan
7. Perubahan-bentuk Ide Kebebasan
8. Prinsip Penentuan Kehendak Sendiri
9. Prinsip Mayoritas
10. Penentuan Kehendak Sendiri dan Anarki
11. Pembatasan Kemerdekaan yang cliperlukan oleh Prinsip Mayoritas
12. Ide Persamaan
13. Hak Mayoritas
14. Demokrasi dan Liberatisme
15. Demokrasi dan Kompromi
16. Demokrasi Langsung dan Demokrasi Tidak Langsung (Perwakilan)
17. Fiksi Perwakilan
18. Sistem Pemilihan
19. Perwakilan Fungsional
20. Demokrasi Pembuatan Undang-Undang
21. Demokrasi Pelaksanaan
22. Demokrasi dan Legalitas Pelaksanaan
23. OTOKRASI
24. Monarki absolut
25. Monarki Konstitusional
26. Republik Presidensial dan Republik dengan Pemerin, Kabinet
27. Kediktatoran Partai
28. 1. Negara Satu Partai (Bolshevisme dan Fascisme
29. Penindasan Penuh Kebebasan Individu
30. Ketidakrelevanan Lembaga-lembaga Konstitusional
31. Negara Totalizer

CATATAN-CATATAN

1. BENTUK-BENTUK ORGANISASI: SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI
2. SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI SEBAGAI KONSEP HUKUM
3. KONSEP STATIS TENTANG SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI
4. Konsep Hokum Mengenai Pembagian Teritorial
5. Prinsip-prinsip Organisasi atas Dasar Status Teritorial atau Status Personal
6. Sentralisasi dan Desentralisasi secara keseluruhan dan sebagian
7. Kriteria tentang Derajat Sentralisasi dan Desentralisasi
8. Metode Pembatasan Bidang Validitas Teritorial
9. KONSEP SENTRALISASI DAN DFSENTRALISASI YANG DINAMIS
10. Pembentukan Norma-norma yang Sentralisais dan Desentralisais
11. Bentuk Pemerintahan clan Bentuk Organisasi
12. Demokrasi clan Desentralisasi
13. Sentralisasi dan Desentralisasi yang sempurna dan yang tidal sempurna
14. Desentralisasi Administratif
15. Desentralisasi melalui Otonomi Daerah
16. Desentralisasi melalui Otonomi Propinsi
17. NEGARA FEDERAL DAN CONFEDERACY NEGARA-NEGARA
18. Sentralisasi Pernbuatan Undang-Undang
19. Negara Federal
20. Konfeclerasi Negara-Negara
21. Sentralisasi Pemerintahan
22. Negara Federal
23. Konfeclerasi Negara-Negara
24. Pembagian Kompetensi dalam Negara Federal dan Konfederasi Negara-Negara
25. Kewarganegaraan
26. Kewajiban dan Wewenang Langsung dan Tidak Langsung
27. Intemationalisasi dan Sentralisasi
28. Transformasi Negara Kesatuan Menjadi Negara Federal atau Menjadi Konfederasi Negara-Negara
29. MASYARAKAT HUKUM INTERNASIONAL
30. Tidal Ada Batas Muttak antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional
31. Hukum Nasional sebagai Tatanan Hokum yang Relatif Sentralistis
32. Desentralisasi Hukum Internasional
33. Desentralisasi Statis
34. Desentralisasi Dinamis
35. Sentralisasi Relatif oleh Hukum Internasional Khusus

CkTATAN^–CATATAN

1. HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL
2. KARAKTER HUKUM DARI HUKUM INTERNASIONAL
3. Delik dan Sanksi dalam Hukum Internasional
4. Tindakan Balasan dan Perang
5. Dua Penafsiran tentang Perang
6. Doktrin “Bellum Justum”
7. Pandangan Masyarakat Internasional
8. Idea tentang “Kellum Just” dalam Hukum Internasional Positif
9. Ide tentang “Kellum Justum” di dalam Masyarakat Primitif
10. Teori “Bellum Justum” pada Zaman Kuno, Zaman Pertengahan, dan Zaman Modern
11. Pendapat-pendapat yang Menentang Teori “Bellum Justum”
12. Tatanan Hukum Primitif
13. Hukum Internasional sebagai Hukum Primitif
14. HUKUM INTERNASIONAL DAN NEGARA
15. Subyek Hukum Internasional: Pembebanan Kewajiban dan Pemberian Kekuasaan Tidak Langsung oleh Hukum Internasional
16. Norma Hukum Internasional sebagai Norma yang Bellum Sempurna
17. Kewajiban dan Hak Individu yang Langsung diberikan oleh Hukum Internasional
18. Individu sebagai Subyek Langsung dari Kewajiban Internasional
19. Individual sebagai Subyek Langsung dari Hak-hak Internasional
20. Hukum Nasional “Diserahi Kekuasaan” oleh Hukum Internasional
21. Fungsi Esensial Hukum International
22. Penentuan Bidang Valiclitas Tatanan Hukum Nasional oleh Tatanan hukum Internasional
23. Negara sebagai Organ Tatanan Hukum Internasional (Pembentukan Hokum Internasional)
24. Tanggung jawab Intemasional Negara

KESATUAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL (MONISME DAN PLURALISME)

1. Teori Monistik dan Pluralistik
2. Bidang Masalah Hukum Nasional dan Hukum

Internasional

1. “Cumber” Hukum Nasional dan Hukum Intemasional
2. Landasan Validitas Hukum Nasional dan Hukum Interna­sional
3. Landasan Validitas Tatanan Hukum Nasional Ditentukan oleh Hukum Internasional
4. Revolusi dan Kudeta sebagai Fakta Pembentuk Hukum menurut Hukum International
5. Norma Dasar Hukum Internasional
6. Pandangan Historis clan Pandangan Logika-Hukum
7. Konflik antara Hukum Nasional dengan Hokum Intemasional

f Kesatuan Hukum Nasional dan Hukum Intemasional sebagai Postulat Teori Hukum

1. Hubungan yang mungkin antara Dua Sistem Norma
2. Hubungan antara Hukum Positif dengan Moralitas
3. Tubrukan Antar Kewajiban
4. Sudut Pandang Norma dan Fakta
5. Pengutamaan Hukum Nasional, atau Hukum Intemasional
6. Kepribadian Nasional dan Internasional sebuah Negara
7. Transformasi Hukum Internasional menjadi Hukum Nasional
8. Hanya Tatanan Hukum Nasional sebagai Sister Norma yang Valid
9. Pengakuan Hokum Internasional
10. Pengutamaan Hukum Nasional
11. Kedaulatan
12. Kedaulatan sebagai Kualitas suatu Tatanan Normatif
13. Kedaulatan sebagai Kualitas Eksklusif dari Satu Tatanan Semata
14. Makna Filosofis clan Makna Hukum dari Dua Hipotesis Monistik
15. Subyektivisme dan Obyektivisme
16. Penggunaan Kedua Hipotesis tersebut secara Keliru
17. Pilihan antara Dua Hipotesis

CATATAN-CATATAN

LAMPIRAN

DOKTRIN HUKUM ALAM DAN POSITIVISME HUKUM

1. IDE HUKUM ALAM DAN ESENSI HUKUM POSITIF
2. Teori Social dan Problems Keadilan
3. Prinsip Validitas dalam Hukum Alam dan Positif; Faktor Pemaksaan; Hukum clan Negara
4. Yang “Seharusnya”: Valiclitas Absolut dan Relatif
5. Norma Dasar Hukum Positif
6. Ketidakberubahan Hukum Alam

F Batasan Ide Hukum Alam

1. HUKUM ALAM DAN HUKUM POSITIF SEBAGAI SISTEM NORMA
2. Kesatuan Sistem Norma
3. Prinsip Static Hukum Alam dan Prinsip Dinamis Hukum Positif
4. Batasan Positivisme
5. Hukum Positif sebagai Tatanan yang Bernilai
6. Makna Subjektif dan Objektif Materi Hukum
7. G. Signifikansi Metodologis Norma Dasar dalam Hukum Positif

III. RELASI HUKUM ALAM DAN HUKUM POSITIF: SIGNIFICANCE POLITIS TEORI HUKUM ALAM

1. Validitas Khusus Sistem Norma: Prinsip Logics Kontradiksi dalam Wilayah Valiclitas Normatif
2. Norma sebagai “yang seharusnya” dan sebagai “fakta psikolo­gis”: Benturan kewajiban dan kontradilcsi norms-norms
3. Hukum Gan Moral: Postulat Kesatuan Sistem
4. Ketidakmungkinan Logics Koeksistensi antara Hukum Positif dan Hukum Alam
5. Kemustahilan Hubungan “Pendelegasian” antara Hukum Alai clan Hukum Positif

E Hukum Positif sebagai Sekadar Fakta dalam Kaitannya

dengan Hukum Alai sebagai Sebuah Norma

G.Hubungan antara Hukum Alai Gan Hukum Positif dalam

Sejarah Doktrin Hukum Alai

1. Hukum Alai sebagai justifikasi terhadap Hukum Positif
2. Sifat-Sifat Revolusioner Doktrin Hukum Alai
3. LANDASAN EPISTEMOLOGIS (METAFISIS) DAN PSIKOLOGIS
4. Dualisme Metafisis
5. Duplikasi Objek Pemahaman dalam Wilayah Realitas Natural; Teori Imaji
6. Duplikasi Objek Pemahaman di Dunia Nilai
7. Teori Alai clan Hukum di Kalangan Kaum Primitif
8. Dualisme Metafisik-Religius
9. Dualisme Pessimism: Pipe Kepribadian Gan Sikap Metafisis
10. Dualisme Pesimis: Teori Sosialnya; Posisi Revolusioner
11. Dualisme Optimistic: Tipe Kepribadian Gan Sikap Metafisis
12. Dualisme Optimistik; Filsafat Politic Gan Filsafat Hukum Dualisme Optimistik; Konservatisme
13. Tipe Kompromistis Dualisme Metafisik
14. Tipe Kompromistis: Kepribadian Gan Metafisika
15. Tipe Kompromistis: Sikap Hukum-Politik Kompromi Gan Posisi Evolusioner
16. Filsafat Ilmiah -Kritis
17. Berakhirnya Dualisme Metafisik
18. Epistemologi Pandangan Ilmiah; Fondasi Psikologisnya
19. Positivisme Hukum; Hukum clan Kekuasaan
20. Doktrin Hukum-alam Logis-Transendental: Ketakacuhan Politik Positivisme Hukum
21. Bentuk Ideal Keadilan Menjadi Pola yang Logic
22. Metode Tipe Ideal
23. Realisasi Bentuk-Bentuk Ideal dalam Sejarah Pemahaman
24. Idealisms Kritis Gan Positivisme Hukum Kant

CATATAN-CATATAN

DAFTAR PUSTAKA

INDEKS

HUBUNGI :

zainul : SMS/ WA : 085725060629

PIN BB : 5C7EFF2F

Tweet

Jangan sampai ketinggalan update buku terbaik dari TOKO BUKU ILYAS. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow TOKO BUKU ILYAS dengan mengklik tombol di bawah ini:

Produk Populer Lainnya:

Ditulis oleh Unknown pada tanggal Kamis, 26 Mei 2016