Teori Hukum Murni - Dasar-Dasar Ilmu Hukum - Hans Kelsen

Judul	:	TEORI HUKUM MURNI DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF
Pengarang	:	Hans Kelsen
Penerbit	:	Nusamedia
ISBN	:	979-21-56024-4
Cet/ Edisi	:	Cet 9
Tahun Terbit	:	2011
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	ix + 408
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15 x 24 cm
Berat	:	600 Gram
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp. 65.000	diskon 15%
Bayar	:	Rp. 55.250
Stock	:	1

TEORI HUKUM MURNI

Pengarang : Hans Kelsen

Penerbit : Nusamedia

DAFTAR ISI :

1. HUKUM DAN ALAM
2. TEOIU “MURNI”
3. PERBUATAN DAN MAKNA HUKUMNYA
4. MAKNA SUBYEKTIF DAN OBYEKTIF SUATU PERBUATAN: PENAFSIRAN­DIRINYA
5. NORMA
6. a) Norma sebagai Skema Penafsiran
7. b) Norma dan Penciptaan Norma
8. c) Keabsahan dan Lingkup Keabsahan Norma
9. d) Peraturan Positif dan Negatif: Memerintahkan, Mewenangkan, Mengizinkan
10. e) Norma dan Nilai
11. TATANAN SOCIAL
12. a) Tatanan Sosial yang Menetapkan Sanksi
13. b) Adakah Tatanan Sosial tanpa Sanksi?
14. c) Sanksi Transendental dan Imanen secara Sosial
15. TATANAN HOKUM
16. a) Hukum: Sebuah Tata Perilaku Manusia
17. b) Hukum: Sebuah Tatanan Pemaksa

Tindakan paksa yang ditetapkan oleh tatanan hukum sebagai sanksi

Monopoli pemaksaan dari komunitas hukum

Tatanan hukum dan keamanan kolektif

Tindakan paksa selain dari sanksi

Tingkat minimum kebebasan

1. c) Hukum Sebagai Tatanan Pemaksa Normatif; Komunitas Hukum dan Geng Perampok
2. d) Kewajiban Hukum tanpa Sanksi?
3. e) Norma Hukum Terikat

1. HUKUM DAN MORAL
2. NORMA MORAL SEBAGAI NORMA SOSIAL
3. MORAL SEBAGAI PENGATUR PERILAKU INTERNAL
4. MORAL, SEBUAH TATANAN POSITIF TANPA-PAKSAAN
5. HUKUM SEBAGAI BAGIAN DART MORAL
6. RELA^TIVITAS NILAI MORAL
7. PEMISAHAN ANTARA TATANAN HUKUM DAN MORAL
8. PEMBENARAN HUKUM MELALUI MORAL

III. HUKUM DAN ILMU PENGETAHUAN

14. NORMA HOKUM SEBAGAI OBYEK ILMU HOKUM
15. TEORI HUKUM STATIS DAN DINAMIS
16. NORMA HUKUM DAN ATURAN HUKUM
17. ILMU SEBAB-AKIBAT DAN ILMU NORMA
18. CAUSALITIES DAN IMPUTASI

HOKUM ALAM DAN HUKUM PERUNDANGAN

19. PRINSIP IMPUTASI DALAM PEMIKIRAN MASYARAKAT PRIMITIF
20. ASAL-MUASAL PRINCIPE KAUSALITAS ALAM PRINCIPE RETRIBUSI
21. ILMU SOCIAL CAUSAL DAN NORMATIF
22. PEMBENARAN ANTARA PRINCIPE CAUSALITIES DAN IMPUTASI
23. PERSOALAN KEBEBASAN KEHENDAK
24. FAKTA-FAKTA YANG SELAIN DART PERILAKU MANUSIA SEBAGAI MUATAN NORMA SOSIAL
25. NORMA CATEGORIES
26. PENOLAKAN ATAS YANG SEHARUSNYA; HOKUM SEBAGAI IDEOLOGI

1. ASPEK STATIS HUKUM
2. SANKS1
3. a) Sanksi Hukum Nasional clan Internasional
4. b) Pelanggaran (Kesalahan) bukanlah Negasi, melainkan Kondisi Hukum
5. KEWAJIBAN HuKum
6. a) Kewajiban clan Sanksi Hukum
7. b) Kewajiban clan “Keharusan” Hukum
8. c) Pertanggungjawaban
9. d) Pertanggungjawaban Individual Gan Kolektif
10. e) Pertanggungjawaban Berdasar Kesalahan Gan Pertanggung­jawaban Absolut

Kewajiban Mengganti Kerugian atau Perbaikan

1. g) Pertanggungjawaban Kolektif sebagai Pertanggungjawaban Absolut

29) HUKUM DALAM PENGERTIAN SUBYEKTIF: HAK DAN OTORISASI

1. a) Hak Gan Kewajiban
2. b) Jus ad rem Gan Jus in personm
3. c) “Hak” sebagai Kepentingan yang Dilindungi Hukum
4. d) “Hak” sebagai Kekuatan Hukum
5. e) “Hak” sebagai Izin Positif

0 Hak Politik

30. KAPASITAS UNTUK BERTINDAK; COMPETENCE: KONSEP “ORGAN”
31. a) Kapasitas untuk Bertindak (Handlungsfahigkeit)
32. b) Kompetensi
33. c) Konsep “Organ”
34. REPRESENTS KAPASITAS HUKUM (RECHTSFAHIGKEIT)
35. RELATE HOKUM
36. SUBYEK HUKUM; ORANG
37. a) Subyek Hukum
38. b) Orang (Person) secara Fisik
39. c) Badan Hukum
40. d) Badan Hukum sebagai Subyek yang Bertindak
41. e) Badan Hukum sebagai Subyek dari Kewajiban dan Hak
42. f) Kewajiban bagi badan huhum

Pertanggungjawaban badan huhum

Hak badan huhum

Badan Hukum sebagai Konsep Pelengkap Ilmu Hukum

1. g) Penghapusan Dualisme Hak dan Kewajiban

V ASPEK DINAMIS HUKUM

34. ALASAN KEABSAHAN TATANAN NORMA: NORMA DASAR
35. a) Makna Pencarian Alasan Keabsahan
36. b) Prinsip Statis dan Dinamis
37. c) Alasan bagi Keabsahan Tatanan Hukum
38. d) Norma Dasar sebagai Pengandaian Transenden-logis
39. e) Kesatuan Logis dari Tatanan Hukum; Konflik Norma
40. f) Legitimasi dan Keefektifan
41. g) Keabsahan dan Keefektifan

h Norma Dasar Hukum Internasional

1. i) Teori Norma Dasar dan Teori Hukum Alam
2. j) Norma Dasar Hukum Alam
3. STRUKTUR HIERARKIS TATANAN HOKUM
4. a) Konstitusi
5. b) Legislasi dan Tradisi
6. c) Undang-undang dan Peraturan

d Hukum Materiil dan Formil

1. e) Yang Dinamakan Sumber Hukum
2. f) Penciptaan, Penerapan, dan Ketaatan terhadap Hukum
3. g) Yurisdiksi

Karakter konstitusi dari keputusan hukum

Hubungan antara keputusan pengadilan dan norma hukum umum yang hares diterapkan

Celah-celah dalam hokum

Penciptaan norma hukum umum oleh pengadilan; fleksibilitas hukum dan kepastian hukum

h)Transaksi Hokum

Transaksi hokum sebagai fakta pencipta hokum

Kontrak

1. i) Administrasi
2. j) Konflik antara Norma dari Beragarn Tingkatan
3. k) Keputusan pengadilan yang “tidak absah”
4. l) Undang-undang yang “inkonstitusional” — 299
5. m) Kebatalan (Nullity) dan Keterbatalan (Annullability)

1. HUKUM DAN NEGARA
2. PENCIPTAAN HUKUM DAN BENT PEMERINTAHAN
3. HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIBADI
4. KARAKTER IDEOLOGIC DUALISMS HUKUM PUBLIK DAN PRIVATE
5. DUALISMS TRADISIONAL ANTARA NEGARA DAN HOKUM
6. FUNGSI IDEOLOGIC DUALISMS NEGARA DAN HOKUM
7. KEIDENTIKAN NEGARA DAN HUKUM
8. a) Negara sebagai Tatanan Hokum
9. b) Negara sebagai BaDan Hukum

Negara sebagai subyek pelaku; organ Negara

Keterwakilan

Negara sebagai subyek kewajiban dan hak

1. c) Kewajiban Diri negara; Negara yang Diatur oleh Hukum (Rechtsstaat)
2. d) Sentralisasi Gan Desentralisasi
3. e) Penghapusan Dualisme Hokum clan Negara

VII. NEGARA DAN HUKUM INTERNASIONAL

42. ESENSI HUKUM INTERNATIONAL
43. a) Sifat Legal Hukum Internasional
44. b) Hukum Internasional merupakan Tatanan Hokum Primitif
45. c) Hicrarki Hukum Internasional
46. d) Pewajiban clan Pewenangan tak langsung melalui Hokum Internasional
47. HUKUM INTERNASIONAL DAN HOKUM NASIONAL
48. a) Kesatuan Hukum Internasional Gan Nasional
49. b) Tidak ada Konflik antara Hokum Internasional dan Nasional
50. c) Hubungan Timbal-balik antara Dua Sistem Norma
51. d) Konstruksi Monistik Merupakan Keniscayaan

44• TEORI HUKUM DAN PANDANGAN DUNIA

VIII. PENAFSIRAN

45. SIFAT PENAFSIRAN
46. a) Ketidaktentuan Relatif Bari Tindak Penegakan-Hukum
47. b) Ketidaktentuan Tersengaja dari Tindak Penegakan-Hukum
48. c) Ketidaktentuan Tak Sengaja dari Tindak Penegakan-Hukum
49. d) Hukum yang Harus Diterapkan Merupakan sebuah Kerangka
50. e) Metode Penafsiran
51. PENAFSIRAN SEBAGAI TINDAKAN PEMAHAMAN TAU KEHENDAK
52. PENAFSIRAN OLEH ILmu HOKUM

CATATAN

INDEX

HUBUNGI :

zainul : SMS/ WA : 085725060629

PIN BB : 5C7EFF2F